BUNGA BANK DAN RIBA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
A. Pendahuluan
Ada anggapan-anggapan negatif yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan perbankan syariah. Misalnya, statement ”bunga” dan ”bagi hasil” itu sama saja, Bank syariah dan bank konvensional cuma beda istilah tapi aplikasi sama, Bank Syariah lebih kapitalis daripada Bank konvensional, dan sejumlah nada miring lain yang ditujukan terhadap Bank Syariah yang sejak tahun 1991 beroperasi di Indonesia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa statement itu muncul dari kalangan kaum muslimin terhadap bank syariah? Bagaimana diskursus tentang riba, bunga, dan bagi hasil? Bagaimana aplikasi sistem perbankan syariah di lapangan?
Selain anggapan di atas, image masyarakat tentang riba biasanya selalu tertuju pada bunga Bank dan aktivitas pem-bunga-an uang semisal rente. Sementara dalam mensikapi perdagangan valuta, misalnya, kaum muslimin lebih banyak menganalisa beberapa jenis transaksi ini dari aspek spekulasi dan ketidakpastian. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan kontra, bukankah bisnis juga sebuah aktivitas yang mengandung unsur resiko dan ketidakpastia? Padahal bisnis atau berniaga diperbolehkan dalam Islam. Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana konsepsi Islam tentang perniagaan? Bila perdagangan melibatkan transaksi internasional, pertukaran mata uang antar negara menjadi sebuah keniscayaan. Bagaimana pula mekanisme perdagangan valuta dalam perspektif ekonomi Islam?, agar bisnis berjalan optimal, sekaligus halal dan berkah.
Dalam kesempatan ini, pemakalah ingin menyampaikan kegalauan pikiran bahwa ”beberapa” (bukan semua) pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini, mungkin ini persepsi pribadi pemakalah, sekedar melegitimasi fenomena ekonomi konvensional ditambah ayat atau hadits, meskipun ada juga pemikiran-pemikiran alternatif yang genuin Ekonomi Islam. Untuk itu pemakalah terinspirasi untuk mengajak kepada pembaca untuk berani menuangkan pikiran-pikiran Ekonomi yang betul-betul bersumber dari Islam. Adanya ketidaksesuaian teori ekonomi Islam dengan aplikasi ekonomi kontemporer bukan berarti Ekonomi Islam tidak aplicable, namun justeru memotivasi kita bagaimana membumikan ekonomi Islam secara proporsional dan obyektif dalam kehidupan.
Guna analisa masalah dalam makalah ini, pemakalah menggunakan pola 3 langkah. Pertama, memahami masalah dari aspek detail, realita, mekanisme, yang ada dilapangan (fahmu al waqi’). Kedua, mengangkat dalil, pendapat, yang berkaitan dengan masalah yang dianalisa (fahmu al dalil). Masalah/realita yang dianalisa dalam makalah ini adalah Bunga dan riba. Ketiga, menarik Kesimpulan tentang hakekat (realita/fakta) sesuatu mekanisme/transaksi tersebut, dengan mengkomparasikan realita dengan dalil dan pendapat yang berkaitan dengan ”apakah fakta bunga tersebut termasuk riba atau yang lain.
Makalah singkat ini ditulis sebagai pengantar dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, setelah pembahasan makalah ini usai, pembaca diharapkan tertantang untuk membahas sistem perbankan syariah secara lebih detail dan mendalam. Kritik konstruktif guna penyempurnaan makalah ini menjadi harapan dari pemakalah. Semoga makalah singkat ini bisa bermanfaat bagi pemakalah dan kita semua.
B. Kajian tentang Riba
1. Pengharaman Riba
Riba terdiri dari huruf Ra dan Ba, dan huruf Mu’tal akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: al;-Ziyadat (tambahan), al-Nama’ (tumbuh, berkembang). Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara popular diterjemahkan sebagai bunga.
Keharaman riba di dalam Islam sudah disepakati dan tidak diragukan lagi oleh para ulama dan umat Islam. Namun pandangan yang berbeda tentang hakikat riba yang dilarang agama Islam menyebabkan perbedaan pandangan apakah bunga sama dengan riba ataukah tidak.
Dalam al-Qur’an, ayat pertama kali (tahap pertama) yang berbicara riba adalah surah al-Ru>m ayat 39, yang berbunyi:
وَماَءَاتَيْتُمْ مِنَ رِّباَ لِيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواَ عِنْدَاللهِ وَماَاَتَيْتُمْ مِنْ زَكَوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
Pembicaraan riba pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar adalah zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Disini belum dijelaskan bahwa riba itu adalah haram, namun Allah memberikan alternatif pembelanjaan keuangan yang akan memberikan return lebih baik dan lebih banyak.
Para mufassir berbeda pendapat mengenai riba yang dibicarakan dalam surah ini. Ada yang berpendapat bahwa riba dalam ayat ini bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.
Sedangkan Al-Alusi dan Sayyid Qutb berpendapat bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam mu’amalah sebagai yang diharamkan oleh syari’.
Tahap kedua, dari penetapan status hukum riba adalah dengan turunnya surah al-Nisa>’ ayat 160-161:
فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْاحَرَّمْناَعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْراً. وَاَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ.وَاَعْتَدْنَا لِلْكاَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً.
Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan diatas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba merupakan amalan yang sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal Allah telah melarangnya.
Tahap ketiga, adalah pelarangan umat Islam untuk memungut riba yang berlipat ganda sebagaimana terdapat dalam QS. Ali-Imra>n, ayat 130:
يَاَيُّهاَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ تَأْكُلُواالرِّبوَا اَضْعاَفاً مُضَعَفَةً. وَاتَّقُواللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Ayat ini adalah ayat yang paling krusial dalam memahami masalah riba, yaitu terkait dengan pernyataan “riba yang berlipat ganda”. Di dalam ayat tersebut secara tegas dilarang pemungutan riba secara berlipat ganda. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jika bunga berlipat ganda maka riba, tetapi apabila kecil bukan riba), ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.
Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriyah
Tahap keempat (terakhir), terdapat dalam QS. Al-Baqarah, ayat 278-279:
يَأَيُّهاَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ التَّقُوا اللهَ وَذَرُواْ ماَ بَقِيَ مِنَ الرِّبوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ.
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”
Ayat 278-280 surah al-Baqarah di atas merupakan kelompok ayat terakhir yang berbicara tentang riba. Ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang dilakukan antara penduduk Makkah dengan penduduk Tha’if.
Demikian tadi uraian ayat-ayat di dalam al-Qur’an yang secara bertahap memberikan status hukum yang jelas tentang riba. Ayat-ayat yang terakhir turun yang membahas tentang riba telah menegaskan bahwa riba adalah haram, karenanya harus ditinggalkan dan menggantinya dengan sedekah yang bernilai kebaikan di hadapan Allah.
2. Riba dalam pandangan ulama Tafsir.
Tidak semua mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak diantara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba hanya dengan menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa menyebut definisi. Al-Tabari misalnya, yang dikenal sebagai tokoh Tafsir bi al-Ma’sur hanya memberi sedikit ulasan kemudian mengemukakan banyak hadith. Ia mengatakan, “Yang dimaksud dengan wa in tubtum falakum ruu>su amwa>likum oleh Allah, jika kamu taubat kemudian meninggalkan makan riba dan kembali kepada (hukum) Allah, maka hakmu hanyalah jumlah pinjaman yang hendak dibayarkan peminjam kepadamu tanpa ada tambahan, seperti yang pernah kamu lakukan sebagai riba.”
Al-Khazin juga tidak mendefinisikan riba. Ia mengatakan, orang yang berhutang dan menjanjikan akan memberi tambahan ketika pelunasan hutang berarti telah melakukan riba. Kemudian ia menyinggung beberapa hadith.
Demikian juga Fakhr al-Razi juga tidak mendefinisikan riba dalam penafsirannya. Awalnya beliau menyebut pengertian menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan. Kemudian beliau membagi riba mebjadi dua, riba fadl dan riba nasi’ah seperti juga ulama lain. Kemudian al-Razi memberi gambaran tentang riba nasi’ah yang juga riba Jahiliyyah dalam bentuk kasus. Menurut beliau, riba nasi’ah adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yaitu mereka menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan tertentu setiap bulan, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila tiba jatuh temponya, mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjaman, mereka menambah “hak” dan tenggang waktu. Inilah riba yang mereka praktekkan di masa Jahiliyyah.
Tidak begitu jelas mengapa para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba tidak merumuskan definisinya. Bisa jadi mereka mempunyai jalan pikiran seperti Ibnu Taimiyyah. Bagi Ibnu Taimiyyah, definisi bukan faktor penting untuk menangkap hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat diperoleh melalui pengalam empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu. Sepertinya mufassir mutaakhirlah yang dalam menafsirkan ayat al Qur’an “berani” mengemukakan definisi, termasuk ketika menafsirkan ayat-ayat riba. Definisi riba yang dikemukakan oleh al-Alusi adalah:
والربا فى الاصل لزيادة......وفى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال
(Asal kata riba artinya tambahan… Menurut Syara’, riba adalah tambahan atas harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan harta).
Penafsiran ayat-ayat riba ini menuju kepada pengertian riba nasi’ah Menurut al-Tabataba’i, definisi riba adalah “… menukar/mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan.” Dengan definsi ini kedua jenis riba, fadl dan nasi’ah masuk di dalamnya. Dalam uraian berikutnya ia menyebutkan, “…riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan…” kata “pembeli” menunjukkan indikasi riba fadl, dan kata “peminjam” menunjukkan indikasi riba nasi’ah. Sedangkan Rasyid Rida hanya “berani” mengatakan, “yang dimaksud dengan riba disini adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyah, yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang musyrik.” Hanya saja, Rasyid Rida dalam uraiannya lebih lanjut membatasi riba yang diharamkan oleh Al-Qur’an, yang memiliki sifat lipat ganda. Menurut al-Sabuni, penulis tafsir ayat-ayat Ahkam, riba nasi’ah adalah riba Jahiliyah, dimana orang mengadakan peminjaman sejumlah harta untuk jangka waktu tertentu, seperti setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena panjangnya tenggang waktu.
Dari uraian para mufassir tentang riba, baik yang di tuangkan dalam definisi maupun dalam bentuk gambaran praktis di masa Jahiliyah, riba yang mereka maksud dapat di identifikasi sebagai berikut:
a) Terjadi karena transaksi pinjam meminjam/ utang piutang.
b) Ada tambahan dari jumlah pinjaman ketika pelunasan.
c) Tambahan tersebut dijanjikan terlebih dahulu, setidaknya beberapa waktu sebelum pelunasan.
d) Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya tenggang waktu peminjaman.
Dalam mengungkap hakihat riba dalam Al-Qur’an, al-Fakhr al-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari pandangan ekonomi, yaitu sebagai berikut:
a) Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Apabila ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada ditangan orang lain berdasarkan jangka waktu tertentu bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntunga ? bukankah penyerahan harta terhadap orang lain berarti membuang kesempatan mendapatkan keuntungan yang diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan itu ? al-Fakhr al-Rozi menjawab, bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih “dalam perjudian”, belum tentu datang sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti, tanpa resiko. Inilah agaknya yang dimaksud dengan “pemaksaan pemilikan harta” tersebut.
b) Riba menghalangi modal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakainya tenaganya atau sesuatau yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan olah tangan.
c) Bila diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan–segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak tata hidup tolong menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan persaan berhutang budi.
d) Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini.
e) Larangan riba sudah ditetapkan oleh nas, dimana tidak harus seluruh rahasia tuntutannya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, walaupun orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.
Pada poin a-d diatas, al-Fakhr al-Rozi kelihatan menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat riba. Pada poin e ia menggunakan pertimbangan ta’abbudi (kegiatan yang termasuk riba tetap dinyatakan haram, semata karena dalam rangka ibadah). Dari pertimbangannya itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil (poin a dan b), mendatangkan sikap malas dan kemunduran (poin b), menghilangkan sikap terpuji (poin c), dan membuat jarak antara si miskin dan si kaya (poin d). dengan demikian riba nasi’ah/ riba Jahiliyah sebagai riba yang dilarang dalam al-Qur’an menurut al-Fakhr al-Rozi berdasarkan keempat unsur tersebut.
Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi (pinjam meminjam dengan kesepakatan ada tambahan ketika pelunasan) relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh al-Fakhr al-Rozi. Jadi, keterangan tetang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya.
Sifat riba yang menonjol bagi al-Tabataba’I adalah pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika akad riba dilakukan, dan tetap dalam keadaan sulit, baik ketika membayar tambahan maupun ketika pelunasan. Al-Tabataba’I juga mengatakan bahwa riba menjurus kepada hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke tangan orang-orang kaya.
Menghadapi bunga uang di bank, al-Tabataba’I berpendapat bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Tidak terlihat unsur menolong dari pihak bank dalam meningkatkan kehidupan mereka dimata al-Tabataba’i. Lebih dari itu al-Tabataba’I mengatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba terkutuk adalah licinnya jalan kearah penumpukkan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan, dan menjamurnya pengangguran.
Ungkapan itu menunjukkan bahwa al Tabataba’I melihat bank sebagai lembaga penumpukkan harta, bukan sebagai lembaga keuangan yang melancarkan sirkulasi perdagangan. Al-Tabataba’I mendapat kesan kuat bahwa Perang Dunia dan tata ekonomi dunia waktu itu membuat orang terpecah menjadi dua. Kaum penjajah yang hidupnya senang dan kaum terjajah yang miskin berhadapan dengan penumpukkan harta dan rakus kekuasaan yang ditimbulkan oleh penerapan riba yang diperankan oleh orang barat yang kekuatan ekonominya tidak terlepas dari perbankan.
Tampaknya ia memperoleh kesan bahwa bila uang disimpan di bank, ia tidak dapat lagi diambil manfaatnya oleh orang lain, termasuk orang miskin. Kalaupun mereka hendak memanfaatkannya dengan mengambil kredit ke bank, mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga ketika pencicilan. Dengan kata lain, kredit bank yang diberikan kepada para nasabah tersebut masih terkesan menambah beban, tidak sebaliknya.
Bagi al-Tabataba’I, integrasi sosial itu terwujud dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laba yang di timbulkan oleh pertukaran dipandang sebagai ziyadah yang diimbali harga. Sedangkan riba dinilai sebagai ziyadah tanpa imbalan. Maka, penumpukkan harta berkenaan dengan riba itu, karena sifatnya yang mempersempit sirkulasi dagang dan lapangan pekerjaan, dipandang bertentangan dengan prinsip integritas sosial. Dari analisa al-Tabataba’I diketahui bahwa gambaran tentang riba dalam al-Qur’an tidak sekedar yang dirumuskan dalam definisi. Tetapi, sifatnya yang menggelisahkan orang banyak harus diperhatikan.
Rasyid Rida, seperti juga ulama lain menyatakan bahwa riba Jahiliyah telah menyiksa masyarakat, terutama masyarakat miskin. Ia melihat, kedhaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Karenanya, lipat ganda yang disebut dalam surah Ali ‘Imra>n: 130 adalah merupakan hakikat riba Jahiliyah. Agaknya ia terpengaruh pandangan Muhammad Abduh, gurunya, yang mengatakan “adapun riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenis, yang pengambilannya dengan lipat ganda pada kesempatan lain. Pengambilan ada imbalan materi maupun tenaga”. Rasyid Rida menambahkan, tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas rasa suka rela, tetapi atas dasar keterpaksaan.
Muhammad Abduh melihat, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi menonjolnya adalah tempat penyimpanan uang/harta orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang. Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas dagang itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak, karena harta mereka akan terkuras ditangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat penyimpanan, seperti bank.
Walaupun Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidak simpatiannya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya, ia tidak menghalalkan bunga bank. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada persoalan bunga Tabungan Pos, ia cenderung menghalalkannya. Artinya meskipun Tabungan Pos dan bank-bank itu sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan, tetapi ia hanya menghalalkan bunga di Pos. Sikap Abduh yang tidak mentoleransi itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan Tabungan Pos, sehingga peluang adanya zulm itu ada.
Menurut Abduh, orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan usaha, kemudian ditentukan keuntungan tertentu untuk pemilik harta itu, maka tidak termasuk riba, meskipun bertentangan dengan kaidah-kaidah fuqaha’. Karena muamalah seperti itu mendatangkan, baik bagi pemilik harta maupun bagi pengelolanya. Sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.
3. Riba Menurut Ulama’ Fiqh
Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi dua, riba nasi’ah dan riba fadl. Ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai dalil terlarangnya kedua macam riba itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali ‘Imra>n. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat itu diterangkan bahwa ayat itu berbicara tentang riba nasi’ah, sesuai dengan kasus-kasus riba Jahiliyyah yang melatarbelakangi turunnya.
Beberapa rumusan riba nasi’ah dalam madzhab-madzhab fiqh antara lain:
a) Madzhab Hanafi
فضل الحلول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيلين اوالموزونين عند اختلاف الجنس او غير المكيلين اوالموزونين عند اتحاد الجنس.
“Tambahan atas benda yang dihutangkan, benda yang berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang, atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis.”
b) Madzhab Syafi’i
البيع لأجل اوالبيع نسيئة الا أجل ثم الزيادة عند حلول الاجل وعدم قضاءالثمن فى مقابلة الأجل.
“Riba adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan.”
c) Kesimpulan Wahbah Zuhaily
والخلاصة: ان ربا النسيئة هو تأخير الدين فى مقابل الزيادة على مقداره الأصلى (وهذا هو الربا الجاهلية)
“Kesimpulannya, riba nasi’ah ialah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba Jahiliyyah)”.
Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman riba nasi’ah di kalangan para ulama’. Karena itu, perhatian mereka tertuju kepada benda-benda yang boleh/tidak boleh diakadkan secara riba. Sebuah hadith yang diambil sebagai dasar para ulama’ untuk menerangkan riba:
عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة واالبر بالبر والشعيربالشعير والتمربالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد اوازداد فقد اربى.
Dari ‘Ubadah berkata “Saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli (hutang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau memberi tambahan, ia telah melakukan riba.
Menurut Ibnu Rusyd, hadith tersebut melarang pelebihan barang sejenis dalam “tukar-menukar” barang-barang tersebut. Kemudian terdapat banyak hadith tentang larangan penundaan (riba nasi’ah), diantara hadith yang terkenal adalah hadith riwayat “Umar bin Khattab:
قال رسول الله ص. الذهب بالذهب ربا الاهاء وهاء والبر بالبر الاهاء وهاء والشعير ربا الاهاء وهاء
Rasulullah SAW pernah bersabda “emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula”.
Hadith pertama menyebut larangan jual-beli (tukar-menukar) barang sejenis di antara enam jenis barang (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam) kecuali sama banyaknya dan kontan. Dan lahiriyah hadith itu dapat diketahui bahwa terhadap keenam jenis barang yang disebut di dalamnya tidak boleh diadakan tukar tambah antara barang yang sejenis, baik kontan maupun berjangka. Dengan demikian, tidak boleh terjadi riba nasi’ah pada keenam jenis barang tersebut.
Setelah memperhatikan keenam jenis benda yang disebut dalam hadith itu, kesan para ulama berbeda-beda. Hanafiyyah dan Hanabilah mendapat kesan bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang yang ditakar. Malikiyyah dan Syafi’iyyah memperoleh kesan bahwa emas dan perak menjadi simbol uang, sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol makanan. Jadi, bagi golongan pertama, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Bagi golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi. Adapun benda lain seperti hewan tidak termasuk benda ribawi.
Rumusan riba nasi’ah yang dikemukakan oleh para ulama’ fiqh tersebut apabila dibandingkan dengan rumusan ulama’ tafsir tidak ada perbedaan. Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa riba nasi’ah mempunyai unsur:
1) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
2) Pihak yang berhutang berkewajiban member tambahan kepada pihak pemberi hutang keika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
3) Objek peminjaman berupa benda ribawi.
Rumusan-rumusan riba nasi’ah itu telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek riba riba jahiliyyah secara tepat. Kerugian sepihak dan kedhaliman sebagai hakekat riba pada waktu itu ditimbulkan oleh bentuk formal kegiatan ekonomi seperti yang tercantum dalam rumusan tersebut. Kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu sejak dahulu sampai dengan masa fuqaha’ tetap mendatangkan kedhaliman dan kerugian sepihak. Tegasnya, setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kedhaliman sebagaimana “dikhawatirkan” dalam QS. Al-Baqarah:279 (la> tadhlimu>na wa la> tudhlamu>n). Karena begitu melekatnya asosiasi antara “tambahan atas jumlah pinjaman” dengan “penyengsaraan”itu, maka “penyengsaraan” tidak perlu disebut lagi dalam rumusan, baik oleh ulama’ fiqh maupun ulama’ tafsir.
Dalam sejarah peradaban manusia, tidak selamanya “tambahan atas jumlah pinjaman” itu mendatangkan kesengsaraan. Ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik kepada penerima maupun pemberi pinjaman, seperti aktivitas Kantor Tabungan Pos dan Perbankan. Tetapi karena rumusan di atas sudah demikian mapan dalam ilmu dalam ilmu fiqh, maka semua kegiatan ekonomi yang mengandung formula “tambahan atas jumlah pinjaman” baik berakibat menyengsarakan atau menguntungkan, tetap dimasukkan dalam riba yang diharamkan itu.
Di zaman modern, peranan uang sebagai standar harga dan sarana pertukaran barang semakin kuat. Dengan begitu orang tidak lagi jual-beli kurma dengan gandum, garam dengan garam, atau garam dengan gandum, tetapi semuanya ditukar dengan uang. Transaksi penyimpanan maupun peminjaman dalam kegiatan ekonomi juga tidak dengan barang, tetapi dengan uang. Karena itu muncul ungkapan “orang hidup butuh uang, bukan perlu barang”. Disamping itu, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi semakin banyak ragamnya. Pergeseran nilai mulai kelihatan. Apa yang dulu dianggap telah “baku” kini dipertanyakan. Kalau dulu setiap “tambahan atas pinjaman” dipastikan mendatangkan “kesengsaraan”, kini dipertanyakan. Bunga uang di berbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi utang piutang, di satu pihak terperangkap dalam formula riba, tetapi di sisi lain mendatangkan “keuntungan” menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.
4. Pandangan Ulama Indonesia
a) Nahdhatul Ulama
1) Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat.
2) Rekomendasi: Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga (Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992)
b) Muhammadiyah
1) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “mustasyabihat.”
2) Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam (Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968)
C. Antara “Bunga Bank dalam Pinjaman” dan “Riba”
Perdebatan seputar hukum bunga bank, seperti dalam paparan di atas memang telah lama berlangsung di tengah masyarakat. Padahal pada dasarnya ummat Islam telah memahami bahwa hukum riba adalah haram. Masalahnya adalah apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Jawaban atas pertanyaan itulah, pangkal dari perdebatan tersebut. Apabila realita bunga ”sama dan sebangun” dengan riba, maka hukum bunga sudah jelas, haram. Namun bila bunga tidak sama dengan riba, maka pendapat yang muncul adalah bunga bank tidak haram. Dan apabila peneliti tentang bunga bank gagal mengungkap hakekat bunga, maka hukum subhat (tidak jelas) menjadi pilihan mereka.
Sebagai bahan dalam memperdalam bahasan riba, coba kita perhatikan firman Allah berikut ini:
• ..
orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS. Al Baqarah:275)
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Riba, yang mesti kita perhatikan adalah Riba itu bisa terjadi dalam transasksi hutang dan juga bisa terjadi dalam transaski jual beli. Agar pembahasan masalah dalam makalah ini fokus, maka pemakalah akan mengangkat persoalan Riba dalam pespektif hutang, dan riba dalam transaksi jual beli.
Dalam perspektif hutang, menurut Badr ad-Din Al-Ayni, definisi riba adalah
ﺍﻷﺻﻞﻔﻴﻪ﴿ﺍﻠﺮﺒﺎ﴾ـﻮﻫﻮﻔﻲﺍﻠﺸﺮﻉﺍﻠﺰﻴﺎﺪﺓﻋﻟﻰﺃﺼﻞﻤﺎﻞﻤﻥﻏﻴﺮﻋﻘﺪﺘﺒﺎﻴﻊ
“prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut Syara’, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”
Sementara Raghib al-Asfahani menjelaskan :
ﻫﻮﺍﻠﺰﻴﺎﺪﺓﻋﻟﻰﺮﺃﺲﺍﻠﻤﺎﻞ
“Riba adalah penambahan atas harta pokok”
Sedang imam Nawawi memberikan definisi Riba adalah
ﻄﻠﺐﺍﻠﺰﻴﺎﺪﺓﻔﻲﺍﻠﻤﺎﻞﺒﺰﻴﺎﺪﺓﺍﻷﺠﻞ
Penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.
Dari beberapa pengertian di atas, Riba dalam hutang didefinisikan sebagai penambahan atas harta pokok atau prosentase dari modal pokok karena unsur waktu tanpa adanya transaski bisnis riil.
Bagaimana definisi Bunga? Rate of Interest adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yg dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai ”persentase dari modal pokok”.
Menurut Hasibuan, besarnya bunga adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitor. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp. 500.000,- untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp. 525.000,-. Jadi, besarnya bunga adalah Rp. 525.000 – Rp. 500.000 = Rp. 25.000 atau sebesar 5%.
Dari beberapa pengertian tersebut, bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok.
Dari definisi Riba dan bunga dalam pinjaman ke bank di atas, dapat ditarik hubungan bahwa mekanisme bunga bank dalam pinjaman sama dan identik dengan pengertian Riba. Apabila bunga bank adalah riba, maka hukum bunga pinjaman ke bank sama dan linier dengan hukum riba, yakni haram.
D. Antara Bunga Bank Dalam Jual Beli dan Keuntungan dari Jual Beli (profit margin)
Bunga bank dalam transaksi jual beli, semisal kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan yang semisal dengan itu, sebetulnya mekanismenya berbeda dengan bunga bank dalam pinjaman. Untuk itu, analisis terhadap bunga bank dalam jual beli kurang tepat bila disamakan dengan bunga bank dalam pinjaman. Karena bunga bank dalam jual beli dan dalam pinjaman memang dua jenis transaksi yang berbeda. Bunga bank dalam jual beli sebetulnya merupakan profit margin. Sehingga meskipun profit yang diperoleh merupakan prosentase dari modal, namun sebenarnya profit itu merupakan selisih dari harga beli dengan harga jual kembali.
Misal, harga rumah dibeli dari developer seharga Rp. 100 juta kemudian oleh bank dijual secara kredit dengan ”bunga” 10% pertahun. Maka kita bisa menghitung harga kredit rumah itu jika dibeli dengan masa angsuran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Maka ”bunga” disini sebenarnya profit margin. Karena itulah, jika kita membandingkan bunga bank dalam jual beli ini dengan profit margin dalam transaksi murabbaha akan nampak seolah tidak ada beda.
Masalah baru muncul jika besaran bunga kredit tersebut bergerak mengikuti suku bunga bank Indonesia, artinya jika suku bunga naik maka bunga kredit tersebut juga naik dan sebaliknya. Dalam hal ini, terjadi perubahan harga untuk satu barang di tengah masa angsuran kredit. Hal ini masuk dalam kategori satu barang dua harga, atau bahkan harga yang terus berubah. Sementara dalam Murabbaha besaran profit margin harus fixed dari awal transaksi hingga selesai.
E. Antara Bunga Bank dalam Investasi dan Profit Sharing
Ada pendapat yang berkembang juga bahwa “bunga bank dalam investasi bukan termasuk riba”. Hal ini diungkapkan dengan alasan bahwa bunga bank dalam hal ini diberikan sebagai profit dari penggunaan modal dalam suatu usaha. Dan adalah wajar jika user of fund memberikan tambahan bunga atas modal yang ia putar, yang merupakan investasi dari lembaga Perbankan.
Bagaimana realita bunga bank dalam investasi?, dan bagaimana konsep Islam dalam investasi serta pembagian keuntungan antara pemodal (semisal lembaga perbankan) dan nasabah pengelola (user of fund)?.
Berdasar pada realita mekanisme bunga yang dikenakan kepada pengguna dana, maka mekanisme bunga diberlakukan dengan besaran prosentase dari berapa rupiah modal yang dicairkan kepada pengguna dana. Misal, Mr X memperoleh kredit usaha sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bunga 10 persen per tahun, maka bunga yang ditanggung oleh Mr X sebesar 10% kali Rp. 10.000.000,- sama dengan Rp. 1.000.000 rupiah pertahun atau senilai sekitar Rp. 833.350,- perbulan. Dalam hal ini sama persis dengan bunga bank dalam pinjaman konsumtif, dengan demikian bunga bank dalam investasi juga termasuk riba.
Sementara profit sharing, secara konsep, merupakan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau prosentase dari hasil (revenue) atau keuntungan (profit). Misal, Mr X mendapat pencairan kredit (pembiayaan) dari bank syariah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 22,5% bank dan 77,5% nasabah, misalnya. Maka profit atau revenue Sharing baru dihitung setelah proyek berjalan dengan formula nisbah dikalikan profit atau revenue, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sehingga besaran rupiah yang dibagi antara pemodal (Bank) dengan pengelola (Nasabah) bergerak fluktuatif mengikuti naik turunnya pendapatan atau keuntungan dari nasabah.
Jadi bunga bank dalam investasi dengan profit sharing dan revenue sharing, merupakan dua konstruksi bangunan yang berbeda secara diametral dan fundamental. Hal inilah yang menjadikan fenomena krisis moneter tahun 1997-1998 menjadi momentum pernyataan bahwa Bank Syariah lebih tahan terhadap krisis jika dibandingkan dengan Bank Konvensioanl. Coba kita perhatikan pihak nasabah bank konvensional, debitur mengalami kesulitan luar biasa. Karena kelesuan ekonomi membuat produksi turun, produk tak terbeli karena daya beli masyarakat juga turun, di sisi yang lain dia terbebani bunga yang sangat tinggi, praktis kredit macet tak terelakkan, sementara dilain pihak kreditur menikmati keuntungan dari bunga tabungan dan deposito yang tinggi itu. Bagi Perbankan Konvensional, investasi tak kembali sementara bank wajib membayar bunga ke nasabah penyimpan. Akhirnya Bank Konvensional banyak yang bankrut.
F. Riba dalam Perdagangan Valuta
Transaksi bisnis antar Negara, kegiatan lintas negara seperti Ibadah haji, studi ke luar negeri, dan lain-lain, telah menempatkan transaksi perdagangan valuta asing menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu, diskursus perdagangan valuta asing dalam persepektif ekonomi Islam menjadi sesuatu yang sangat urgen. Diskursus ini diharapkan bukan saja menjadi legitimasi atau sekedar pernyataan sikap bahwa perdagangan valuta asing itu boleh atau tidak. Tetapi, bagaimana transaksi bisnis antar Negara bisa berjalan sekaligus aplikasi pertukaran mata uang antar Negara dalam perspektif ekonomi Islam.
Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ اْلأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”
Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:
اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ...
“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”
Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”
Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.
“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”
Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:
اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
Berdasarkan kajian dalil di atas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwah bahwa Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing
a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (ِمَّما لاَ ُبَّد مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.
b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasi-kan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
G. Dampak Riba terhadap Stabilitas Ekonomi
Riba bunga bank sudah terbukti membuat perbankan dan pengusaha hancur di saat krisis, dimana akibat selanjutnya adalah kelangkaan barang produksi, sementara permintaan tinggi. Situasi inilah yang telah mendongkrak harga yang terlampau tinggi dan menimbulkan beban hidup masyarakat semakin berat.
Disisi lain, ketika kurs Dollar terhadap Rupiah bergerak naik, masyarakat justeru tertarik untuk memborong dollar. Akibatnya, dollar semakin menghilang di pasar uang, kondisi ini semakin membuat kurs Rupiah terus melemah terhadap dolar. Fundamental ekonomi Negara menghadapi masalah besar, sementara sebagian pialang meraup keuntungan dan menari diatas puing kehancuran ekonomi Negara dan bangsanya.
H. Solusi Fundamental terhadap problem Riba
Bicara ekonomi, berarti bicara social welfare yang berarti bicara masalah produktivitas dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, berharap hanya pada Bank Syariah untuk bisa mensejahtera masyarakat, merupakan harapan yang tidak realistis. Mengapa? Karena perbankan syariah merupakan industry keuangan yang profit oriented, sementara bicara social welfare tentu tidak pas bila berorientasi profit.
Dengan demikian, menurut kami bahwa harus dikembangkan solusi sistemik yang mendasar dibidang ekonomi, semisal koneksitas fungsi Perbankan syariah dengan Badan amil Zakat. Sehingga misalnya, ketika seorang pengusaha ternak bebek yang dibiayai bank syariah mendapat mushibah diterjang angin putting beliung, kemudian kandang bebeknya ambruk dan hampir seluruh bebeknya mati. Maka dalam pandangan Islam masih ada skema Qardul Hasan atau bahkan jika terbukti ia bangkrut dengan status fakir, miskin, dan gharim, maka ia berhak mendapatkan dana Zakat untuk keluar dari problem, dan hal ini bukan wilayah Perbankan Syariah. Karena sita jaminan itu diberlakukan untuk debitur nakal yang mestinya mampu menyelesaikan kewajiban tetapi tidak menunaikannya. Dengan demikian Riba bisa dihindari, dan masalah diberikan solusi. Maha benar Allah yang berfirman:
•
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178]. (QS. Al Baqarah:276).
[177] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.
[178] maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.
Untuk hal ini butuh politicalwil yang harus diupayakan, dan terus diwujudkan. Sementara kemauan politik akan menemukan masanya jika didukung aspirasi masyarakat yang sangat luas. Sosialisasi tentang implementasi hukum Islam dan penyadaran ummat menjadi agenda yang mesti mesti kita wujudkan.
Wallahua’lam bi ash Shawab. [ ]
